
MERBAU MATARAM – Kondisi jalan menuju Desa Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram yang selama 19 tahun belum tersentuh perbaikan akhirnya mendapat kepastian.
<span;>Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama memastikan ruas jalan itu diperbaiki pada 2026 setelah meninjau langsung ke lokasi.
<span;>Kepastian itu disampaikan Bupati Egi saat meninjau jalan di sela kunjungannya melihat Desa HELAU di Merbau Mataram, Sabtu 8 Agustus 2026. Jalan itu merupakan salah satu akses penting bagi warga Baru Ranji.
<span;>
<span;>Dalam peninjauan tersebut, Egi mengakui kondisi jalan sudah memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
<span;>“Saya selaku bupati menghaturkan permintaan maaf jika jalannya belum bagus. 30 persen rusak, 70 persen rusak banget,” ujar Egi.
<span;>Melihat kondisi di lapangan, Egi menegaskan persoalan infrastruktur tak cukup hanya lewat laporan. Ia langsung meminta agar jalan menuju Baru Ranji segera masuk agenda perbaikan tahun ini.
<span;>“Saya minta perbaiki jalan Baru Ranji. Ini saya kalau tidak ke sini, tidak ngerti kalau jalannya begitu,” kata Egi.
<span;>Kepala <span;>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika<span;> Lampung Selatan Hendry Kurniawan berkata, arahan Bupati langsung ditindaklanjuti <span;>setelah melihat kondisi ja<span;>lan penghubung Tanjung Baru dan Baru Ranji.
<span;>”Tidak perlu berpikir lama. Bupati Lampung Selatan langsung menindaklanjuti, dan jalan penghubung kedua desa ini diperbaiki pada tahun 2026,” kata Hendry.
<span;>Menurutnya, langkah ini mencerminkan respons cepat pemerintah menyerap aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dasar.
<span;>Perbaikan jalan diharapkan meningkatkan kualitas akses, memperlancar mobilitas warga, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
<span;>”Ini bentuk gerak cepat dan penyerapan aspirasi masyarakat untuk keberlangsungan kesejahteraan dan pemerataan infrastruktur yang dampaknya langsung dirasakan,” ujarnya.
<span;>Dengan kepastian perbaikan 2026, warga di dua desa diharapkan segera mendapatkan akses jalan lebih layak dan aman.
<span;>Penanganan ini juga menjadi bagian komitmen pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di perkotaan, tapi menjangkau kawasan perdesaan. <span;>(Kmf)